Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[STUDI KASUS PENOLAKAN PUBLIK ATAS KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Dewi, Rosmala]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.817 KB)
<![CDATA[Penolakan publik adalah suatu bentuk perlawanan oleh publik atau rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan kebijakan publik secara umum adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah publik dapat menerima kebijakan publik. Berdasarkan penelitian, beberapa kasus penolakan publik terhadap kebijakan publik antara lain peristiwa MALARI (Malapetaka Limabelas Januari) tanggal 15 Januari 1974, yang menolak kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu tergantung kepada modal asing dan mengabaikan nasib rakyat kecil. Peristiwa tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa di berbagai daerah, yang menuntut agar Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden RI yang dianggap publik tidak pro rakyat kecil. Selama beberapa tahun usia kemerdekaan RI, kesejahteraan cenderung milik segelintir golongan masyarakat terutama yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, atau segelintir masyarakat yang memiliki kolega di pemerintahan. Demikian juga dengan peradilan, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kebijakan pemerintah menyikapi persoalan sosial tersebut acap kali tidak pro rakyat kecil sehingga rakyat melakukan perlawanan. Keberanian rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah semakin lama terkesan semakin anarkis dan brutal. Pemerintah harus menyahuti suara rakyat kecil yang getol dijanjikan sewaktu kampanye politik pada saat Pilpres maupun Pileg. Apabila pemerintah tetap acuh dengan berbagai persoalan yang dihadapi publik atau rakyat, dikhawatirkan rakyat akan melakukan perlawanan yang lebih anarkis. Oleh karenanya, untuk membangun pemerintahan yang baik disarankan agar pemerintah lebih pro aktif mendengar dan menyahuti keinginan rakyat. ]]>
<![CDATA[STUDI SOSIAL POTENSI ENERGI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Ginting, Febrianti]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.208 KB)
<![CDATA[Kebutuhan energi di Indonesia khususnya energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Di sisi lain, beberapa daerah di Indonesia belum mendapatkan pasokan energi listrik yang cukup. Walaupun energi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan vital untuk kehidupan sehari-hari, namun tidak semua orang dapat menikmati energi listrik. Pemandian Air Panas Parangwedang terletak di dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Sumber air panas yang dihasilkan mengandung mineral terbesar antara lain Na (natrium), Cl (clorida), dan Mg (magnesium). Dalam pengembangan dan pengelolaan panas bumi di kawasan permukiman penduduk perlu dilakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan karena pemahaman masyarakat yang berbeda-beda sehingga tidak menimbulkan penolakan.Diperlukan studi sosial untuk melihat kesiapan masyarakat di sekitar daerah Parangwedang jika dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam mengelola dan memanfaakan potensi panas bumi agar tidak berbenturan dengan pemanfaatan yang sudah ada yaitu di bidang pariwisata.]]>
<![CDATA[PERANAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU ]]>
<![CDATA[Hayuningsih, Puji]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.839 KB)
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam mencegah kematian. Mtode penulisan menggunakan studi pustaka dan kajian literatur terkait permasalahan yang dikaji. Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan utama dari program keluarga berencana harus bisa memberikan kekuatan untuk memilih sendiri jumlah dan waktu anak-anak mereka, hal ini, pada saat yang sama, melayani tujuan perencana kesehatan dengan membantu mengurangi risiko melahirkan anak dan untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun ketika bergulat dengan tingginya angka kematian ibu, keluarga berencana tidak harus dilihat sebagai pengganti untuk perawatan kebidanan. Tapi ini adalah godaan ketika anggaran kesehatan terbatas dan pilihan harus dibuat, karena sangat jauh lebih mudah untuk mencapai cakupan yang baik dengan layanan keluarga berencana dapat mengurangi jumlah perempuan pada risiko kematian akibat kehamilan, hal itu tidak apa-apa untuk mengurangi risiko bagi mereka yang hamil. Peran keluarga berencana dalam memerangi kematian ibu adalah untuk membantu menciptakan kondisi yang sehat untuk melahirkan dan mengurangi risiko kematian terkait kehamilan bagi wanita. ini hanya salah satu bagian dari jawaban komplek untuk masalah yang kompleks]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAKU MEMPERDAGANGKAN MEREK PALSU ]]>
<![CDATA[Jamilah, Jamilah]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.783 KB)
<![CDATA[Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu dapat dilihat dari segi hukum perdata dengan meminta ganti rugi, dan penghentian menggunakan merek. Dalam hukum pidana dapat berupa hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga denda serta dapat sanksi administrasi. Akan tetapi tindakan pemalsuan di bidang merek tetap dilakukan dan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti diketahui, bahwa kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana dibidang merek mulai dari dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek serta peningkatan kesadaran terhadap masyarakat untuk mau menggunakan produk asli. Namun kejahatan di bidang merek ini masihsaja terdapat di dalam masyarakat, bahkan dapat diperkirakan kasus kejahatan terhadap pemalsuan di bidang merek ini meski sudah ditangani, akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu, untuk upaya penanggulangannya agar dapat menimbulkan efek jera]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGEMBANGAN KECAMATAN SIBOLANGIT SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Matondang, M. Farouq]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.215 KB)
<![CDATA[Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) merupakan program nasional yang tertuang dalam dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2008. adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kecamatan Sibolangit (2) melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal Kecamatan Sibolangit. (3) merumuskan kebijakan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sibolangit. Metode pengumpulan datayang digunakan adalah deskriptif survey, setelah data diperoleh dari data sekunder ataupun primer analisis selanjutnya menggunakan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui strategi-strategi dalam pembangunan daerahnya dengan menggunakan teknik observasi lapangan dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Kecamatan Sibolangit terdapat wisata alam , sejarah dan wisata buatan (2) kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan daerahnya sebagai daerah pariwisata (3) dari hasil analisis SWOT menemukan rumusan strategi yang mampu menjadikan Kecamatan Sibolangit menjadi kawasan strategis yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Maswandi, Maswandi]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.63 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1203
<![CDATA[Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[STUDI SOSIAL POTENSI ENERGI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Febrianti Ginting]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1167
<![CDATA[Kebutuhan energi di Indonesia khususnya energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Di sisi lain, beberapa daerah di Indonesia belum mendapatkan pasokan energi listrik yang cukup. Walaupun energi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan vital untuk kehidupan sehari-hari, namun tidak semua orang dapat menikmati energi listrik. Pemandian Air Panas Parangwedang terletak di dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Sumber air panas yang dihasilkan mengandung mineral terbesar antara lain Na (natrium), Cl (clorida), dan Mg (magnesium). Dalam pengembangan dan pengelolaan panas bumi di kawasan permukiman penduduk perlu dilakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan karena pemahaman masyarakat yang berbeda-beda sehingga tidak menimbulkan penolakan.Diperlukan studi sosial untuk melihat kesiapan masyarakat di sekitar daerah Parangwedang jika dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam mengelola dan memanfaakan potensi panas bumi agar tidak berbenturan dengan pemanfaatan yang sudah ada yaitu di bidang pariwisata.]]>
<![CDATA[PERANAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU ]]>
<![CDATA[Puji Hayuningsih]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1169
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam mencegah kematian. Mtode penulisan menggunakan studi pustaka dan kajian literatur terkait permasalahan yang dikaji. Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan utama dari program keluarga berencana harus bisa memberikan kekuatan untuk memilih sendiri jumlah dan waktu anak-anak mereka, hal ini, pada saat yang sama, melayani tujuan perencana kesehatan dengan membantu mengurangi risiko melahirkan anak dan untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun ketika bergulat dengan tingginya angka kematian ibu, keluarga berencana tidak harus dilihat sebagai pengganti untuk perawatan kebidanan. Tapi ini adalah godaan ketika anggaran kesehatan terbatas dan pilihan harus dibuat, karena sangat jauh lebih mudah untuk mencapai cakupan yang baik dengan layanan keluarga berencana dapat mengurangi jumlah perempuan pada risiko kematian akibat kehamilan, hal itu tidak apa-apa untuk mengurangi risiko bagi mereka yang hamil. Peran keluarga berencana dalam memerangi kematian ibu adalah untuk membantu menciptakan kondisi yang sehat untuk melahirkan dan mengurangi risiko kematian terkait kehamilan bagi wanita. ini hanya salah satu bagian dari jawaban komplek untuk masalah yang kompleks]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAKU MEMPERDAGANGKAN MEREK PALSU ]]>
<![CDATA[Jamilah Jamilah]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1170
<![CDATA[Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu dapat dilihat dari segi hukum perdata dengan meminta ganti rugi, dan penghentian menggunakan merek. Dalam hukum pidana dapat berupa hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga denda serta dapat sanksi administrasi. Akan tetapi tindakan pemalsuan di bidang merek tetap dilakukan dan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti diketahui, bahwa kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana dibidang merek mulai dari dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek serta peningkatan kesadaran terhadap masyarakat untuk mau menggunakan produk asli. Namun kejahatan di bidang merek ini masihsaja terdapat di dalam masyarakat, bahkan dapat diperkirakan kasus kejahatan terhadap pemalsuan di bidang merek ini meski sudah ditangani, akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memperdagangkan merek palsu, untuk upaya penanggulangannya agar dapat menimbulkan efek jera]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGEMBANGAN KECAMATAN SIBOLANGIT SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[M. Farouq Matondang]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1163
<![CDATA[Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) merupakan program nasional yang tertuang dalam dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2008. adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kecamatan Sibolangit (2) melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal Kecamatan Sibolangit. (3) merumuskan kebijakan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sibolangit. Metode pengumpulan datayang digunakan adalah deskriptif survey, setelah data diperoleh dari data sekunder ataupun primer analisis selanjutnya menggunakan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui strategi-strategi dalam pembangunan daerahnya dengan menggunakan teknik observasi lapangan dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Kecamatan Sibolangit terdapat wisata alam , sejarah dan wisata buatan (2) kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan daerahnya sebagai daerah pariwisata (3) dari hasil analisis SWOT menemukan rumusan strategi yang mampu menjadikan Kecamatan Sibolangit menjadi kawasan strategis yang berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.]]>
